Getting time...

JAWA TIMUR »  GREATER JATIM

Pemkab Tak Dapat Bagian dari Eksplorasi Migas Lapindo

Abdul Rouf - Koran SI
Minggu, 29 Juli 2012 13:55 wib
Pemkab Tak Dapat Bagian dari Eksplorasi Migas Lapindo
Ilustrasi (Foto: Koran SI)

SIDOARJO - Meski di Sidoarjo terdapat beberapa sumur minyak dan gas yang dikelola Lapindo Brantas Inc, namun Pemkab Sidoarjo tidak mendapat bagian apa pun. Tidak ada bagi hasil pendapatan untuk Pemkab Sidoarjo karena langsung ditangani pemerintah pusat.

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, M Agil Effendi, mengatakan, potensi migas di Sidoarjo cukup besar. Sehingga sangat disayangkan jika tidak memberi kontribusi pendapatan ke Pemkab Sidoarjo.

“Berdasarkan laporan dari BUMD kita, Aneka Usaha, hanya mendapat penghasilan dari migas Rp50 juta per bulan. Itu pun karena Aneka Usaha menjadi pengelola distribusi dari BP Migas,” ujar Agil, Minggu (29/7/2012).

Pemkab Sidoarjo tidak mendapat bagian pendapatan sektor hulu migas yang dioperatori Lapindo Brantas Inc, karena kontrak kerja sama antara Lapindo dan pemerintah pusat diteken pada 1990. Sedangkan aturan Participating Interest (PI) 10 persen untuk pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Meski pemerintah sudah mengeluarkan PP No 35/2004, tapi tidak bisa berlaku surut. Sebab, rata-rata kontrak kerja sama ekplorasi migas di Kabupaten Sidoarjo diteken sebelum aturan keluar.

“Kalau aturannya seperti itu, pemkab tidak akan mendapat bagian apa-apa dari kegiatan migas. Padahal, jika ada risikonya yang kena duluan warga Sidoarjo,” imbuh Agil.

Kontrak kerja itu berlaku sampai 30 tahun, atau akan berakhir pada 2020.

Jika Lapindo memperpanjang kontrak, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo baru akan mendapat bagian 10 persen dari participating interest itu.

Dengan pembagian 10 persen dalam PI, daerah penghasil berpeluang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sektor migas, di samping dana bagi hasil (DBH) yang diterima tiap tahunnya. Sebab, pembentukan PP No 35/2004 itu memberi kesempatan bagi daerah penghasil migas turut serta di sektor hulu industri migas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan ESDM, Maksum, mengakui, bagi hasil 10 persen belum bisa dinikmati Pemkab Sidoarjo. “Aturannya memang seperti itu,” ujarnya.

Sejauh ini, warga Sidoarjo hanya diuntungkan dengan program City Gas yang merupakan program pemerintah pusat melaui BP Migas. Warga Sidoarjo mendapat sambungan gas rumah tangga yang tersebar di lima desa, di antaranya Desa Wedoro dan Waru, Kecamatan Waru, sekira 4.000 sambungan gas. Selain itu juga ada ribuan sambungan lain yang tersebar di desa-desa kawasan Tanggulangin.
 

(ton)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

Facebook Comment List

BACA JUGA »